Selasa, 16 Februari 2016

Citra Pemerintah Itu Ditentukan Kinerja, Bukan Settingana

Presden Joko Widodo mengumpulkan Kordinasi hubungan masyarakat (humas) semua kementrian dan lembaga negara di Istana Negara , Jakarta. Presiden memerintahkan mereka agar giat menyampaikan informasi dan  menjaga citra pemerintah di mata masyarakat dan internasional. Netizen meresponnya beragam.


   PRESIDEN menyampaikan wejangan kepada para koordinator humas agar giat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Ia juga meminta memperbaiki koordinasi. "Berikan informasi kepada masyarakat, apalagi kalau ada masalah, respons harus cepat dan sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com. Presiden juga menyarankan agar humas kementrian dan lembaga negara meniru humas negara-negara lain yang berkinerja baik.


   Dia mencontohkan kinerja baik humas Amerika Serikat dan India, yang menurutnya, sukses membangun citra negaranya di mata dunia. "Negara manapun selalu membuat branding , sehingga muncul persepsi seperti yang mereka kehendaki. Semua melakukan itu, Obama dan Narendra Modi (PM India) melakukan itu. " kata Jokowi.
    
Menurut Jokowi, dua negara itu berhasil membangun image karena punya tim humas solid, "Negara yang berhasil membangun image, AS dan India. Karena tim solid, narasinya satu agenda yang dikeluarkan terkoordinasi, terkonsolidasi baik."

   Perintah Jokowi kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara itu mendapat aneka respons publik pengguna media sosial. Di media sosial Twitter, pengguna akun @BBHesti mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi. "Progres pembangunan per triwulan hendaknya diekspos di media massa oleh humas pemerintah. HUmas K/L siapkan bahannya," tulisnya.

   Pengguna akun @abilSyamil juga mendukung. Menurutnya, kemasan cinta Indonesia harus diperbaiki. Sehingga masyarakat dunia mendapat lebih banyak informasi tentang Indonesia. "Bagus itu. Biar warga dunia semakin tahu Indonesia," katanya Akun @istighfar313 menilai, strategis mengemas citra negara oleh humas kementrian, lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara bisa menjadi rujukan beragam sektor, seperti pariwisata dan investasi asing.
   
   "Bener banget nih. Sayang banget kalau pariwisata Indonesia yang bagus nggak diketahui cuma Bali. Indonesia bukan Bali doang kali," kicaunya. Akun @AndiPrabu menyindir, Jokowi semestinya tak perlu memberikan arahan langsung kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara.
    
    "Ya, namanya humas memang itu kerjaannya. Kalau nggak bisa bikin citra Indonesia baik. Lebik baik diganti saja humasnya Karena peran humas memiliki pengaruh besar," komentarnya. Berbeda, akun @DcLeya tidak setuju Pemerintah Indonesia mencontoh cara kerja humas Amerika Serikat. Menurut dia, yang terpenting adalah peningkatan kinerja, bukan eningkatan pencitraan,
   
    "Kiblatnya selain Obama ada nggak? Setting-an Obama memang pencitraan. Ingat, kinerja lebih penting daripada citra, jangan dibalik-balik, di dunia yang serba terbalik." Senada akun @awin bocary menegaskan, Pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan citra negara dimata negara-negara lain. Menurut dia, jika kinerja Pemerintah Indonesia membaik "Kalau memang barang bagus tak perlu dicitrakan, orang pasti cari," tegasnya. Akun @DanielKiri66 mengusulkan pemerintah mengikuti strategi pengusaha menjual produk. Kata dia, produk yang sudah dikenal berkualitas baik, tidak perlu diiklankan lagi. "Pakai prinsip pedagang waralaba aja pak. Mereka tingkatin kualitas produknya, kalau udah disukai. tanpa iklanpun udah dicari orang," katanya.
  
  Pemilik akun @LiebertAnn juga menyarankan pemerintah lebih fokus meningkatkan kinerja. Tak perlu giat melakukan pencitraan. "Ya elah, Obama dicontoh! Mending perbaiki dan kembangin kinerja masing-masing K/L saja. Masyarakat juga udah mengerti mana kinerja aslu atau kinerja hasil penciraan pak," ujarnya. Di lokasi yang sama, Materi Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan, sangat sedikitnya kementrian dan lembaga yang memiliki agenda setting.

   Ia juga menyanyangkan lambatnya proses regenerasi humas dan kurangnya respons pada perkembangan tegnologi informasi. Karena itu, kata Rudiantara, pihaknya segera merekrut orang non-PNS untuk bertugas sebagai humas. 
Di antara syarat menjadi pegawai non-PNS humas kementrian dan lembaga negara, memiliki hasil tes TOEFL di atas 500.
"Mereka yang terpilih disebar di ementrian dan luar kementrian, komprisasinya 15 jutaan per-bulan. Dengan adanya tenaga humas pemerintah ini, sinerginya jadi cepat," harap Rudiantara.

Sumber: Rakyat Merdeka

0 komentar:

Posting Komentar