Pembolehan OTT dilarang di Indonesia?

Beleid Teknis Terbit Maret

JAKARTA - Kementrian Komunikasi dan Informatika memastikan regulasi yang akan digunakan untuk mengatur penyedia konten film berbayar secara streaming bakal diluncurkan pada awal Maret 2016

  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, beleid itu akan mengatur tidak hanya untuk Netflix tetapi juga untuk pemain over the top (OTT) lainnya.

  Hingga kini, pihaknya masih merumuskan rancangan beleid itu secara detail bersama sejumlah stakeholder terkait, termasuk Kementrian Keuangan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

  "Nanti awal Maret akan keluar. Ini kan menyangkut BUT (Badan usaha tetap), "ujarnya di kompleks Istana Negara, Kamis (4/2).

  Dia mengatakan, beleid itu nantinya akan mengatur semua pengembang aplikasi berbasis OTT yang beroperasi di Indonesia. Namun, perkara konten, nantinya akan ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

  Dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada undang undang atau aturan yang menaungi secara lengkap. Misalnya, keberadaan Netflix yang idealnya berkaitan dengan UU tentang perfilman.

  Namun, lanjutnya, penyensoran dalam proses bisnis lembaga sensor film merupakan sensor di muka. Padahal, pemain OTT asing seperti Netflix mencapai ratusan ribu film. Dengan demikian, harus ada check and balance dalam konten sehingga ada upaya sensor guna meredam dampak negatif penyiaran konten-konten dewasa terhadap anak-anak.

  Komisi Nasional Perlindungan Anak mengusulkan agar sensorship terhadap layanan film berbasis streaming seperti Netflix harus tetap ada.

  Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, klasifikasi antara informasi yang edukatif dan hiburan, khususnya yang mengandung kekerasan dan radikalisme harus jelas.

  "Harus ada sensor, sekaligus juga tidak membatasi dalam rangka upaya pencerdasan anak. Karena ada batasannya. Film-film yang mengandung pornografi, kekerasan, dan radikalisme tentu harus melalui lembaga sensor," ujarnya.

  Selain persoalan layanan film berbasis streaming, lanjutnya pengawasan terhadap konten di Internet juga harus dilakukan untuk melindungi anak-anak.
Dia mengatakan, pihaknya saat ini tergabung dalam tim panel untuk mengawasi situs-situs yang mengandung pornografi, kekerasan dan radikalisme.
"Saat ini, kami sudah menemukan sekitar 2000 situs. Dan itu sudah kami serahkan ke Kemkominfo untuk diblokir," ujarnya. Untuk itu pihaknya juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media msosial sebagai bagian untuk melindungi anak-anak.
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga telah mendesak pemerintah bersikap tegas dengan memblokir OTT asing yang telah lama beroperasi dan menjadikan indonesia hanya sebagai pasar untuk meraup keuntungan. 

Pengembangan aplikasi asing berbasis OTT diprediksi tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah akan mengatur eksistensi penyedia konten film berbayar secara streaming. 

TUMBUH PESAT
Chairman of Mastel Institute Nonot Harsono memprediksi pemain OTT asing akan tumbuh dengan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Indikator itu sangat dimungkinkan sejalan dengan pertumbuhan pengguna Internet dan Smartphone di  Tanah Air. 
Dari 255,5 juta penduduk Indonesia, 72,2 juta di antaranya merupakan pengguna Internet aktif. Di sisi lain, pengguna smartphone di Tanah Air juga telah melebihi jumlah penduduk di Tanah Air yaitu sebanyak 308 juta pengguna. Artinya, setiap satu orang Warga Negara Indonesia sampai saat ini menggunakan astu hingga dua smartphone.
"Tidak sedikit pemain OTT asing ini yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tanpa permisi seperti Line,Whatsapp,Kakao Talk, Netflix dan masih banyak yang lainnya. Mereka seharusnya mengajukan izin terlebih dulu kalau ingin berjualan disini," ujarnya.

Nonot menjelaskan saat ini tidak sedikit pemain OTT asing yang mulai beroperasi di Indonesia secara vulgar seperti yang dilakukan oleh layanan video Streaming Netflix beberapa waktu lalu. Menurutnya, Netflix merupakan salah satu pemain OTT asing yang tidak memiliki izin badan usaha di Indonesia, seingga pemerintah sulit mengenakan pajak dan biaya lainnya untuk pemasukan pemrintah.
"Kami mengapresiasi sikap Telkom yang dengan tegas memblokir layanan Netflix tersebut," tegasnya.
Eksistensi layanan media streaming seperti Netflix tentu menimbulkan pro dan kontra. Belum genap satu bulan kedatangan layanan ini di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. memang bersuara lantang dengan menyatakan penentangannya terhadap kehadiran layanan itu.
BUMN itupun memproklamirkan bahwa layanan itu tidak sah hadir di Indonesia. Seperti disampaikan Direktur Consumer Telkom Dian Rachmawan, pihaknya memblokirkan layanan ini:
Diann mengungkapkan pemblokiran tersebut dilatarbelakangi Netflix tidak memenuhi regulasi di Indonesia. Adanya konten berbau pornografi di Netflixpun menjadi salah satu alasan pemblokiran tersebut.
"Kami blokir Netflix karena tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia dan banyak memuat konten yang tidak diperbolehkan di negara ini."

Sumber: Bisnis Indonesia

Read more…

Citra Pemerintah Itu Ditentukan Kinerja, Bukan Settingana

Presden Joko Widodo mengumpulkan Kordinasi hubungan masyarakat (humas) semua kementrian dan lembaga negara di Istana Negara , Jakarta. Presiden memerintahkan mereka agar giat menyampaikan informasi dan  menjaga citra pemerintah di mata masyarakat dan internasional. Netizen meresponnya beragam.

   PRESIDEN menyampaikan wejangan kepada para koordinator humas agar giat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Ia juga meminta memperbaiki koordinasi. "Berikan informasi kepada masyarakat, apalagi kalau ada masalah, respons harus cepat dan sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com. Presiden juga menyarankan agar humas kementrian dan lembaga negara meniru humas negara-negara lain yang berkinerja baik.

   Dia mencontohkan kinerja baik humas Amerika Serikat dan India, yang menurutnya, sukses membangun citra negaranya di mata dunia. "Negara manapun selalu membuat branding , sehingga muncul persepsi seperti yang mereka kehendaki. Semua melakukan itu, Obama dan Narendra Modi (PM India) melakukan itu. " kata Jokowi.

    

Menurut Jokowi, dua negara itu berhasil membangun image karena punya tim humas solid, "Negara yang berhasil membangun image, AS dan India. Karena tim solid, narasinya satu agenda yang dikeluarkan terkoordinasi, terkonsolidasi baik."

   Perintah Jokowi kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara itu mendapat aneka respons publik pengguna media sosial. Di media sosial Twitter, pengguna akun @BBHesti mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi. "Progres pembangunan per triwulan hendaknya diekspos di media massa oleh humas pemerintah. HUmas K/L siapkan bahannya," tulisnya.

   Pengguna akun @abilSyamil juga mendukung. Menurutnya, kemasan cinta Indonesia harus diperbaiki. Sehingga masyarakat dunia mendapat lebih banyak informasi tentang Indonesia. "Bagus itu. Biar warga dunia semakin tahu Indonesia," katanya Akun @istighfar313 menilai, strategis mengemas citra negara oleh humas kementrian, lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara bisa menjadi rujukan beragam sektor, seperti pariwisata dan investasi asing.

   

   "Bener banget nih. Sayang banget kalau pariwisata Indonesia yang bagus nggak diketahui cuma Bali. Indonesia bukan Bali doang kali," kicaunya. Akun @AndiPrabu menyindir, Jokowi semestinya tak perlu memberikan arahan langsung kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara.

    

    "Ya, namanya humas memang itu kerjaannya. Kalau nggak bisa bikin citra Indonesia baik. Lebik baik diganti saja humasnya Karena peran humas memiliki pengaruh besar," komentarnya. Berbeda, akun @DcLeya tidak setuju Pemerintah Indonesia mencontoh cara kerja humas Amerika Serikat. Menurut dia, yang terpenting adalah peningkatan kinerja, bukan eningkatan pencitraan,

   

    "Kiblatnya selain Obama ada nggak? Setting-an Obama memang pencitraan. Ingat, kinerja lebih penting daripada citra, jangan dibalik-balik, di dunia yang serba terbalik." Senada akun @awin bocary menegaskan, Pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan citra negara dimata negara-negara lain. Menurut dia, jika kinerja Pemerintah Indonesia membaik "Kalau memang barang bagus tak perlu dicitrakan, orang pasti cari," tegasnya. Akun @DanielKiri66 mengusulkan pemerintah mengikuti strategi pengusaha menjual produk. Kata dia, produk yang sudah dikenal berkualitas baik, tidak perlu diiklankan lagi. "Pakai prinsip pedagang waralaba aja pak. Mereka tingkatin kualitas produknya, kalau udah disukai. tanpa iklanpun udah dicari orang," katanya.

  

  Pemilik akun @LiebertAnn juga menyarankan pemerintah lebih fokus meningkatkan kinerja. Tak perlu giat melakukan pencitraan. "Ya elah, Obama dicontoh! Mending perbaiki dan kembangin kinerja masing-masing K/L saja. Masyarakat juga udah mengerti mana kinerja aslu atau kinerja hasil penciraan pak," ujarnya. Di lokasi yang sama, Materi Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan, sangat sedikitnya kementrian dan lembaga yang memiliki agenda setting.

   Ia juga menyanyangkan lambatnya proses regenerasi humas dan kurangnya respons pada perkembangan tegnologi informasi. Karena itu, kata Rudiantara, pihaknya segera merekrut orang non-PNS untuk bertugas sebagai humas. 

Di antara syarat menjadi pegawai non-PNS humas kementrian dan lembaga negara, memiliki hasil tes TOEFL di atas 500.

"Mereka yang terpilih disebar di ementrian dan luar kementrian, komprisasinya 15 jutaan per-bulan. Dengan adanya tenaga humas pemerintah ini, sinerginya jadi cepat," harap Rudiantara.

Sumber: Rakyat Merdeka

Read more…

Govt to Regulate Companies Like Netflix

JAKARTA: The government is preparing a regulation that will govern companies like Netflix or businesses which involve the broadcasting or delivery of audio and video material through the internet.
     The businesses, known as over-the-top (OTT) services, will be allowed to resume once the regulation is issued.
     "We are currently preparing a regulation that will be a win-win solution so that foreign OTT service providers can also contribute to growth," said Bambang Heru Tjahjono, a senior official at the Communications and Information Ministry recently.
     The ministerial regulation is expected to be completed in March this year. One Important stipulation is that foreign OTT providers open a permanent office in the country so that the providers can contribute to the national economy.
     Foreign OTT service providers are allowed to cooperate with some local companies.
     Netflix offered its services in the country in January. However, State telecommunications firm Telkom blocked the service, saying that the OTT provider needed to follow rules. - Antara


sumber: The Jakarta Post

Read more…

Maret, Beleid Pengusahaan Online Berbayar Terbit

JAKARTA. Kementrian Komunikasi Dan Informatika menargetkan aturan teknis terkait pengusahaan film online berbayar atau Streaming selesai Maret 2016. Kebijakan dalam bentuk peraturan menteri ini akan memuat pelaksanaan serta persyaratan pengusahaannya.

      Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan, beleid ters

ebut tidak hanya berlaku untuk netflix, tapi semua menyelenggara film berbayar yang beroperasi di Indonesia. "Maret kami keluarkan aturannya, ini akan mengenai badan usaha tetap (BUT), " kata dia, Kamis (4/2). 

       Dengan hadirnya calon aturan ini, netflix atau situs dengan layanan yang sama dapat beroperasi di Indonesia tapi harus memenuhi ketentuan yang ada. "Untuk persyaratan konten-kontennya akan diatur kewenangannya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, " ujar Rudiantara. 

       Arist Merdeka Sirait, Ketua umum Komisi Nasional Perlindungan Anak mengatakan, pemerintah harus memberi perlindungan untuk anak terhadap tayangan yang mengandung pornografi dan kekerasan dari konten film berbayar. "Harus ada sensor dalam rangka upaya pencerdasan anak. Karena ada batasan batasannya, dan film-film yang mengandung pornografi, kekerasan dan radikalisme tentu harus lembaga sensor dulu, " kata dia.

sumber: kontan.co.id

Read more…

Siaran Pers Tentang Kominfo Dukung Mega Bazaar menuju Masyarakat Digital Indonesia

 

Di tengah lesunya pasar komputer di Indonesia, Dyandra Promosindo, penyelenggara pameran terdepan di Indonesia, bersinergi dengan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap berpegang dengan komitmen memajukan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan menghelat pameran Mega Bazaar 2016. Pameran yang telah memasuki usianya yang ke-22 ini rencananya akan digelar pada 2 – 6 Maret 2016 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

Dari data Apkomindo, penjualan komputer di Indonesia mengalami penurunan 34% sejak dua tahun terakhir, sedangkan penjualan ponsel cerdas justru meningkat pesat sebesar 59%. Penyelenggaraan Mega Bazaar tahun ini diharapkan menjadi satu momen strategis untuk meningkatkan optimisme para pelaku usaha TIK, dari tingkat vendor, distributor, master dealer, hingga reseller, serta para konsumen. Apkomindo sendiri memprediksi penjualan komputer akan naik sekitar 10–15% pada kuartal pertama 2016.

Soegiharto Santoso, Ketua Umum Apkomindo pada press conference Mega Bazaar (03/02) di Jakarta, menyatakan bahwa persaingan bisnis dengan pemanfaatan teknologi akan semakin ketat. “Semakin maraknya perusahaan start-up yang menjual layanan berbasis digital hingga bisnis online perorangan akan semakin kompetitif dan tentunya bisa mendorong perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi secara umum di tanah air, oleh karenanya di pameran kali ini selain memberikan update tentang teknologi baru dari berbagai vendor, juga akan mengangkat industri TIK dalam negeri, terutama start-up ” jelas pria yang akrab disapa Hoky itu.

Hoky menambahkan, tahun 2016 dianggap sebagai tahun berkembangnya teknologi digital di Indonesia. Semakin meratanya layanan internet cepat 4G LTE, tentu akan semakin membantu berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih digital. Baik untuk bisnis maupun sosial, hingga pemanfaatan dalam peningkatan pelayanan publik dan pemerintah. Saat ini, peran kepemimpinan digital (digital leadership) juga semakin memperkuat perubahan dinamika masyarakat digital. Para pemimpin publik maupun perusahaan, semakin sadar akan pentingnya penggunaan teknologi dalam memperkuat layanan untuk masyarakat.

Pemerintah Mendorong Pembangunan Bidang TIK

Perkembangan teknologi digital memang semakin memberikan pengaruh positif bagi pemerintahan untuk terus meningkatkan diri, mulai perubahan pola pikir dan budaya kerja, partisipasi aktif publik, penyediaan infrastruktur TIK, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Direktur Pemberdayaan Informatika Septiana Tangkary mengatakan, “kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital serta koordinasi lintas sektor merupakan peran Kementerian Kominfo dalam pembangunan di bidang TIK. Pola kerjasama dalam berbagai program kegiatan dengan Akademisi, Bisnis, Kommunitas, dan Government (A,B,C, + G), termasuk asosiasi sangat diperlukan”.  Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembangunan di bidang TIK diharapkan mampu membawa perubahan paradigma pembelajaran yang pada gilirannya berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan upaya implementasi program pemanfaatan TIK bagi keperluan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kerjasama lintas sektor, lintas wilayah dan lintas institusi secara terpadu, utuh dan sinergis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan saat ini.

Pada tataran teknis operasional, pemberdayaan masyarakat terkendala karena kurangnya SDM di masyarakat yang mampu memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan (pendampingan) kepada masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Menyadari kekurangan tersebut, Kementerian Kominfo telah menginisiasi pembentukan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (Relawan TIK Indonesia). Keberadaan Relawan TIK Indonesia dinilai cukup memadai sebagai solusi  strategis guna mengedukasi  masyarakat untuk memanfaatkan computer, smartphone, dan lainya untuk kegiatan yang postitif atau digunakan secara cerdas, kreatif dan produktif, sehingga meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkenalkan program prioritas “White List,” yang diharapkan pada Tahun 2016 bisa langsung dirasakan manfaatnya secara massif oleh masyarakat, khsusnya anak-anak SD,SMP,SMA  dan Pesantren.

Smart Things Berkembang

Di tengah pertumbuhan pasar PC yang lesu seperti  ini, para pelaku industri terus melakukan inovasi untuk menciptakan barang-barang yang dibekali teknologi cerdas (smart things) yang dapat digunakan sehari-hari. Saat ini, berkembang inovasi yang menghadirkan perabot rumah tangga yang terkoneksi dengan Internet. Mesin cuci, smart tv, lampu yang bisa menyesuaikan suhu dan kelembaban, bahkan kulkas yang bisa melacak bahan dapur yang dibutuhkan dan produk mana yang akan kadaluarsa. “Jadi, bukan mimpi lagi jika dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mengendalikan barang-barang di rumah kita hanya dengan menggunakan handphone,” ujar Hendra Noor Saleh, Direktur Dyandra Promosindo.

Trend tersebut di atas yang sekarang dikenal dengan Internet of Things telah menjadi trend terdekat yang perlu kita antisipasi dimana begitu banyak perangkat teknologi baru yang akan masuk ke pasar dengan paradigma baru. Internet of Things akan berdampak pada perubahan peta permainan yang signifikan dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan bisnis seperti bidang pembangunan, energi, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, bidang industri, bidang transportasi, bidang perdagangan, bidang keamanan dan  bidang teknologi serta jaringan. Trend ini juga akan sangat berkait erat dengan trend lainnya yaitu Big Data dimana seluruh perangkat IOT tentunya akan memberikan kontribusi "peledakan" upload dan download data yang sangat besar yang perlu ditangani secara khusus dan dengan tingkat availability, reliability dan khususnya scalability serta kemampuan analisis yang tinggi.

Pada gelaran Mega Bazaar tahun ini sendiri, panitia akan mengusung tema “Technology and Entertainment” yang menginterpretasikan tren terbaru yang dikemas khusus untuk masyarakat.

Hendra berpendapat, seiring berjalannya waktu, Mega Bazaar memiliki daya tarik berbeda, sehingga tidak hanya industri komputer saja yang tampil pada event besar ini. Namun pameran ini bertransformasi menjadi ajang retail multiproduk gadget terbesar di awal tahun dengan jumlah pengunjung dan transaksi yang terus meningkat. “Kami berharap, Mega Bazaar nantinya juga bisa menampilkan berbagai perabot pintar yang tentu akan sangat menarik bagi pengunjung,” ungkapnya.

Ichwan Sofwan, General Manager Dyandra Promosindo menjelaskan Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara telah menyiapkan berbagai program menarik seperti DJ Competition, Technology Hunt, Uang Kaget, Game Online Competition, dan berbagai entertainment lainnya yang akan memeriahkan Mega Bazaar 2016. Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pengembang game lokal, panitia Mega Bazaar 2016 juga akan merilis aplikasi game yang bernama “TekMon” di platform Android & iOS untuk membangkitkan minat masyarakat Indonesia terhadap perkembangan TIK.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mega Bazaar akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran fotografi terbesar atau biasa dikenal dengan FOCUS.  Selain di Jakarta, Mega Bazaar 2016 akan diselenggarakan di kota Yogyakarta pada tanggal 5- 9 Maret 2016 di Jogja Expo Center.

sumber: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6673/Siaran+Pers+No.+16-PIH-KOMINFO-2-2016+tentang+Kominfo+Dukung+%3Ci%3EMega+Bazaar%3C-i%3E+menuju+Masyarakat+Digital+Indonesia/0/siaran_pers#.VsGM6B3Di5k

Read more…

Jokowi Ingin Humas Bergerak Cepat dan Tinggalkan Pola Lama

Presiden Joko Widodo menginstruksikan humas, baik di kementerian maupun lembaga nonkementerian, cepat menyampaikan informasi dan memberikan respons. Jokowi berkata, ia tak ingin lagi mendengar masyarakat mengeluh sulit menemui humas.

“Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ujar Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan humas kementerian dan lembaga nonkementerian serta badan usaha milik negara di Istana Negara, Kamis, 4 Februari 2016.

Jokowi mengingatkan, jangan sampai pemerintah maupun BUMN, yang telah bekerja pontang-panting, tidak diinformasikan ke publik. Ia juga mengatakan agar para humas meninggalkan pola-pola lama dan menggantinya dengan cara yang baru. ‎
‎
Jokowi mengilustrasikan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik, seperti kredit usaha rakyat (KUR). Dalam KUR, ucap Jokowi, telah terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen. Bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen.

"Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan? Beri tahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucapnya.
‎
Misalnya di bidang perminyakan, ujar Jokowi, harus dijelaskan bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena (informasi tersebut) merupakan sesuatu yang besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎

Selain mengkritik, Jokowi juga memuji respons yang diberikan humas terkait dengan ledakan bom beberapa minggu lalu. Menurut dia, respons yang diberikan sangat bagus. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak.”
‎
Cara baru tersebut, ucap Jokowi, adalah mengenai pelibatan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN. "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Jokowi.
‎
Untuk itu, Jokowi meminta para humas bergerak lebih cepat peka dalam meyampaikan informasi kepada masyarakat. Jokowi berpesan agar mereka mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kebersamaan serta sinergi. “Jangan hanya berfokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Jokowi.

Terlebih, Jokowi menekankan, saat ini Indonesia memasuki era persaingan dan kompetisi antarnegara. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya persepsi yang disampaikan humas-humas kementerian dan lembaga nonkementerian serta BUMN.

"Apa goal terakhir dari persepsi sebuah image? Ingin ada kepercayaan dari rakyat, dari dunia," katanya.  Presiden menjelaskan, persepsi positif suatu negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara itu layak menjadi tujuan pariwisata dan investasi. ‎‎

sumber: national.tempo.co

Read more…

Lawan Situs Negatif, Kominfo Bikin 'Banjir' Konten Positif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menggemakan konten positif. Sebabnya dalam laporan terakhir, setidaknya ada ratusan ribu situs yang diduga bermuatan negatif yang berujung pada pemblokiran.

"Sampai saat ini ada sekitar 780 ribu situs yang bermuatan negatif yang sudah diblokir, baik itu berkaitan dengan pornografi, perjudian, hingga konten terorisme," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Kementerian Kominfo, Bambang Heru Tjahjono kepada VIVA.co.id, dalam keterangannya Kamis, 4 Februari 2016.

Namun, kata dia, situs-situs yang sudah diblokir oleh para penyelenggara jasa internet (ISP) berdasarkan laporan masyarakat tersebut dapat dibuka lagi atau normalisasi. Itu bisa berlaku bagi mereka yang situsnya disusupi konten negatif karena tak disengaja.

"Kan kalau kita beli konten, suka ada sisa konten lain karena belum bersih, misalnya ada unsur pornografi, itu bisa dinormalisasi dengan meminta sendiri kepada kita," kata Bambang.

Maraknya laman yang bermuatan negatif, membuat pemerintah berencana untuk menghadirkan konten positif. Sehingga, diharapkan dapat memberikan kenyaman kepada yang mengaksesnya tanpa khawatir ada unsur yang tidak diinginkan.

"Kita menargetkan ada 25 ribu konten positif yang bekerja sama dengan pesantren ataupun pendidikan sekolah. Organisasi seperti Muhammadiyah hingga NU (Nahdlatul Ulama) juga turut bergabung membantu konten positif ini," kata Bambang.

 sumber: viva.co.id

Read more…

Syarat Netflix untuk Ekspansi ke Indonesia

Pemerintah akhirnya mengambil sikap tegas terhadap rencana Netflix untuk melakukan ekspansi ke Indonesia. Pasalnya, Netflix dianggap akan mengancam perusahaan televisi berbayar di Indonesia apabila tetap melakukan ekspansi bisnisnya pada tahun ini.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, pemerintah akan mewajibkan Netflix berbentuk badan usaha tetap untuk dapat menyasar pasar Indonesia.
"Pertama dari sisi bisnisnya PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang model Netflix itu harus BUT (Badan Usaha Tetap) jadi mereka bisa ada di Indonesia," ujar Rudiantara saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/2/2016).
Selain itu, pemerintah berharap bahwa Netflix dapat bermitra dengan perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Namun, Netflix tetap memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan lainnya di Indonesia.
"Mereka mempunyai hak sebagai perusahaan di Indonesia tapi juga memiliki kewajiban agar terjadi kesetaraan dengan yang lain," jelasnya.
Untuk diketahui, saat ini Kemenkominfo sedang bekerjasama dengan dengan Kementerian Pendidikan untuk melakukan sensor terhadap program Netflix. Rencananya, kebijakan terkait sensor ini akan selesai pada Maret 2016.
"Kemudian bagaimana masalah sensor. Nah saya udah bilang ke Pak Anies, Pak Anies bilang akan bantu, karena secara teknis tidak bisa sensor keluar di belakang. Policy-nya nanti akan keluar di tempatnya Pak Anies lah. Maret ini akan keluar kebijakan itu," tukasnya.(rai)

sumber: okesone.com

Read more…

Jokowi Minta Humas Pemerintah Ciptakan Citra Baru untuk Indonesia

Presiden Joko Widodo melakukan tatap muka dengan tenaga hubungan masyarakat di kementerian/lembaga dan BUMN yang baru di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta bagian humas menciptakan citra yang baru bagi Indonesia dalam konteks global.

Menurut Jokowi, pembuatan citra baru sebuah negara adalah hal yang wajar.

"Negara manapun selalu membuat branding. Sehingga muncul persepsi seperti yang mereka kehendaki. Presiden Obama melakukan itu. Kita juga harus lakukan itu," kata Presiden di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Menurut Jokowi, selama ini negara yang baru berhasil membangun citra lewat tenaga humas adalah Amerika Serikat dan India. Hal itu berdampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan iklim investasi di negara tersebut.

"Karena timnya solid. Narasinya satu agenda yang dikeluarkan terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik," ungkap suami Iriana ini.

Namun demikian, informasi dalam konteks kerakyatan, kata dia, juga tak boleh dilupakan. Humas juga harus memberikan informasi kepada publik dan merespon cepat segala macam isu pemerintahan.

"Berikan respons cepat dan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat," tegas Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut, sudah menetapkan 49 nama yang lolos seleksi humas pemerintah. Mereka terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS.

Perekrutan ini, kata dia, menjadi satu langkah strategis atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang mengamanatkan pelaksanaan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah.

"Kami sudah lakukan rekrutmen, di luar PNS, untuk jadi humas kementerian," kata Rudi.

Mereka yang terpilih akan dikontrak selama dua tahun untuk mendukung komunikasi publik bersama jajaran kementerian kabinet kerja. Tenaga humas ini akan mendapat gaji antara Rp15 juta - Rp20 juta per bulan.

sumber: metrotvnews.com

Read more…

Presiden Jokowi Minta Humas Kementerian dan BUMN Contoh AS

Presiden Joko Widodo menyebut negara harus mampu membangun citra positif di mata dunia. Hal tersebut dikatakan Presiden saat mengumpulkan puluhan tenaga humas dari kementerian dan BUMN di Istana Negara, Kamis (4/2).

"Negara manapun selalu membuat branding sehingga muncul persepsi seperti yang mereka kehendaki. Semua melakukan itu, Presiden Obama melakukan itu," kata Jokowi.

Selain Amerika Serikat, negara lain yang dianggap sukses membangun citra positif yakni India. Menurut Jokowi, kedua negara tersebut berhasil membangun citra positif karena memiliki tim yang solid. Setiap agenda penting pemerintah dapat dikomunikasikan dengan baik.

Presiden meminta tenaga-tenaga humas di pemerintahan mensolidkan kekuatan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia.
Terlebih, di era kompetisi saat ini, branding suatu negara menjadi sangat penting.

Humas, ucap Presiden, harus mampu mengomunikasikan pesan positif tentang pariwisata, perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Dalam konteks rakyat, kita harus berikan informasi kepada masyarakat. Apalagi kalau ada masalah, responsnya harus cepat," ujarnya.

sumber: republika.co.id

Read more…

Presiden: era persaingan harus bangun "country branding"

"Dibangun positioning-nya, dibangun depresiasinya, dibangun branding-nya, dikemas produk-produknya sehingga muncul sebuah persepsi, muncul sebuah image negara yang mereka kehendak" Tuai Presiden Joko Widodo menyatakan dalam era kompetisi dan persaingan ini negara manapun harus bisa membangun country branding.

"Dibangun positioning-nya, dibangun depresiasinya, dibangun branding-nya, dikemas produk-produknya sehingga muncul sebuah persepsi, muncul sebuah image negara yang mereka kehendaki," kata Presiden saat pidato dalam pertemuan koordinasi Humas Kementerian/lembaga dan BUMN untuk Percepatan Pembangunan di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Presiden menegaskan bahwa semua negara saat ini, termasuk AS dan India telah sukses melakukan country branding.

"Presiden (Barack) Obama dan Perdana Menteri Narendra Modi melakukan itu. Untuk apa? country branding," kata Presiden.

Menurut Jokowi, dengan adanya country branding akan muncul image mengenai perdagangan, image mengenai pariwisatanya, image tentang investasi yang sangat baik.

Presiden juga berpesan walaupun sudah terbangun persepsi yang baik tetapi jangan melupakan lapangannya juga harus dibangun yang baik pula.

"Jangan sampai image-nya sudah sudah baik, tapi lapangannya kocar-kacir. Itu yang saya tidak mau," harap Presiden.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga meminta para Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN harus bisa menginformasikan semua program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"kita perlu menginformasikan apapun yang dikerjakan oleh kementerian, lembaga, oleh BUMN. Informasikan secepat-secepatnya kepada rakyat agar tahu apa yang kita kerjakan," katanya.

Presiden meminta tidak hanya informasi yang baik saja, tetapi juga suatu hal jika terjadi permasalahan harus juga disampaikan ke rakyat.

"Apalagi kalau ada permasalahan, harus ada respon yang cepat, tidak usah nunggu-nunggu sehingga rakyat harus mendapat informasi sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya," kata Presiden.

sumber: antaranews.com

Read more…

Presiden Jokowi Minta Informasi Cepat Disampaikan ke Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rakyat perlu mendapat informasi apapun yang dikerjakan kementerian, lembaga maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karenanya, peranan humas perlu dimaksimalkan.

"Menginformasikan secepatnya kepada masyarakat, rakyat. Supaya rakyat tahu apa yang kita kerjakan," kata Presiden.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan pada Pertemuan Koordinasi Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk Percepatan Pembangunan 2016, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2).

"Apalagi kalau ada permasalahan, harus ada respons yang cepat. Tidak usah tunggu-tunggu. Sehingga rakyat dapat info yang sebanyak-banyaknya dan secepatnya," ujar Presiden.

Sementara dalam orientasi global, Presiden mengingatkan bahwa sekarang merupakan era kompetisi. "Negara manapun selalu bangun country branding," kata Presiden.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Menkominfo, Rudiantara mengatakan, kehumasan menjadi isu krusial bagi semua pihak.
"Dari organisasi dan sumber daya manusia, tidak terjadi regenerasi cepat. Padahal tantangannya butuh cepat baik dari konten maupun teknologi," katanya.

Di tingkat pemerintah daerah (pemda), menurutnya, lebih parah. "Ada yang ditempelkan ke kepala pemberitaan, biro umum dan dinas kominfo," ucapnya

Read more…

Maret, PerMen Aturan Main Untuk Netflix, Facebook dan OTT Lainnya Disahkan

Kehebohan yang dibuat Telkom lantaran memblokir Netflix, membuat wacana soal aturan layanan Over the Top (OTT) kembali mengemuka. Sebagaimana diketahui Netflix, Facebook, Twitter, WhatsAppp dan berbagai layanan berbasis internet lainnya, merupakan OTT yang keberedaannya sempat membuat gundah penyedia jasa Internet di Indonesia.
Aturan layanan OTT di Indonesia sejatimya sudah mulai dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Sayang, hingga kini belum ada kepastian kapan peraturan tersebut akan dikeluarkan.

Bambang Heru Tjahjono, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kominfo, menginfokan, aturan mengenai OTT dalam bentuk Permen rencananya akan dirilis pada awal Maret 2016 ini.
“Rencanakan sebelum tanggal 7 Maret, Permen OTT ini akan diumumkan. Jadi, OTT ini memberikan manfaat orang banyak, bagaimana caranya agar sama-sama win win solution,” ujarnya saat ditemui Selular.ID di kantor Kominfo.

Bambang melanjutkan, aturan yang akan dikeluarkan oleh Kominfo, dibuat agar layanan OTT memberikan manfaat, tak hanya bagi Indonesia tetapi juga mengenai bisnis yang mereka jalani yang tidak menguntungkan satu pihak saja. “Karena tidak ada aturan yang jelas, membuat OTT dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Semoga adanya aturan baru nanti, tidak adalagi pihak yang merasa dirugikan,” cetusnya.
“Yang pasti Permen tersebut, nantinya bisa membuat Google sampai Netflix akan lebih mudah untuk diatur, serta tidak bisa lagi ‘senyaman’ seperti sekarang ini,” imbuhnya.

sumber: selular.id

Read more…

Ini Bocoran PerMen Yang Bakal Atur Facebook, Netflix dan OTT Lainnya

 

Kontroversi seputar OTT kembali menghangat, pasca aksi blokir yang dilakukan Telkom terhadap layanan Netflix. Tidak ingin kondisi tersebut terus berlarut, pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika, memastikan akan segera menerbitkan Peraturan Mentri (Permen), yang nantinya dijadikan pedoman bagi para penyedia layanan OTT di Tanah Air.

Permen tersebut rencananya akan di publikasikan pada bulan Maret nanti. Lalu apa saja yang akan menjadi poin utama, dari peraturan yang diyakini akan membuat para OTT, tidak bisa lagi sembarang menyelenggarakan di Indonesia?

Karamullah Ramli, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memberi sedikit bocoran, dimana dalan Permen itu setidaknya akan ada 3 poin utama yang akan mengatur para OTT.
“Yang pertama tentu saja mereka harus memiliki Badan Usaha Tetap (BUT). Kedua, punya manajemen konten yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ucapnya saat bertemu media di kantor Kominfo.

Pria yang akrab disapa Mulih ini menerangkan lebih jauh, yang dimaksud maksud dari manajemen konten, yaitu konten-konten yang diberikan oleh para pemain OTT harus menaati aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

“Jadi nantinya konten yang diberikan tidak boleh bersinggungan atau melanggar dengan Undang-Undang Pornografi hingga Undang-Undang Terorisme,” ucapnya
“Nantinya kalau ada konten yang tidak sesuai aturan atau melanggar, kita segera ambil tindakan. Tindakannya sendiri tentu dikaitkan dengan UU yang sesuai dengan pelanggaran isi konten tersebut,” paparnya.
Sedangkan untuk poin ketiga, Mulih menginfokan, nantinya perusahaan yang bergerak sebagai pemain OTT akan dikenakan aturan level playing field. Artinya, baik OTT itu dari luar negeri maupun lokal penegakan aturannya akan disamakan.
“Nantinya tidak ada pembeda OTT global maupun lokal. Misalnya Kineria, layanan yang serupa Netflix tapi dari lokal, kalau aturan diberlakukan, maka tak hanya Kineria tapi juga Netflix juga harus menurutinya,” ujar dia.

sumber: seluler.id

Read more…

Trik Kemenkominfo ciptakan internet aman&positif di tahun 2016

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di tahun 2016 ini akan fokus pada program internet security dan governance dalam bidang internet di program kerja prioritas untuk tahun 2016.
Menkominfo Rudiantara mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang bermuatan hal-hal yang dilarang. "Harus fokus bukan hanya di hilir namun juga ke hulu," kata Rudiantara.
Mereka juga akan membuat daftar yang di dalamnya merupakan situs-situs yang berisi muatan positif (positive list). Nantinya, daftar ini akan dipublikasikan ke sekolah dan pesantren. Hal ini pun telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR dalam rapat kerja beberapa waktu lalu.
Kemenkominfo juga akan terus menggalakkan program trust positive melalui pemblokiran situs berkonten negatif. "(Juga) Pengembangan sistem white list untuk menciptakan internet positif," terangnya.
Selain itu, untuk internet security di tahun ini pemerintah juga akan menyiapkan 1 juta domain berakhir .id yang akan diberikan kepada masyarakat. Mereka berharap program ini bisa diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun.
Karena menurutnya, hingga kini masih banyak masyarakat yang menggunakan domain luar negeri, maka secara tidak langsung seluruh data diberikan kepada pihak asing. "Dengan menggunakan domain .id, keamanan data masyarakat akan lebih terjaga," tandasnya.
Di tahun yang sama, Kemenkominfo juga memiliki program kerja prioritas lainnya di bidang internet antara lain, implementasi inisiatif Roadmap e-Commerce, promosi dan sosialisasi, program 1000 technopreneurs, pembangunan framework perlindungan informasi infrastruktur bagi sektor strategis nasional, pengembangan agen perubahan, pembangunan sistem verifikasi identitas online nasional (SIVION) dan penyusunan master plan, blue print serta arsitektur e-government nasional.

sumber: merdeka.com

Read more…

Selain berkantor di Indonesia, Netflix wajib gandeng operator telko

Langkah Telkom Group memblokir Netflix, tak lepas dari pro dan kontra. Namun, Chairman Mastel Institute, Nonot Harsono, berpendapat jika langkah perusahaan plat merah itu dianggapnya sebagai langkah yang tepat. Bukan hanya untuk melindungi konsumennya, tapi langkah Telkom itu sudah memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
"Langkah Telkom itu sudah betul sekali. Langkah Telkom itu sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia," kata Nonot Harsono di Jakarta, belum lama ini.
Dia pun berujar jika pada Undang-undang (UU) No 32/2002 tentang Penyiaran dan UU No 33/2009 tentang Perfilman. Kedua UU itu mewajibkan Lembaga penyiaran berlangganan dan pelaku usaha kegiatan pertunjukan film melalui jaringan teknologi informatika harus berbadan hukum Indonesia dan wajib memperoleh izin dari pemerintah Indonesia. Bahkan pada pasal 41 UU No 33/2009, kembali dipertegas, kewajiban pemerintah untuk mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

"Bukan hanya wajib berbadan hukum Indonesia dan memenuhi aturan konten, tapi pemerintah perlu melindungi anak-anaknya. Yakni, operator telekomunikasi dan konsumennya. Caranya dengan mensyaratkan Netflix bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Indonesia," jelas dia yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
Oleh karena itu, lanjut Nonot, pemerintah tidak boleh hanya menerima syarat berbadan hukum Indonesia, dan kontennya memenuhi aturan, tapi yang paling penting adalah Netflix harus bekerja sama dengan operator telekomunikasi nasional.
"Biar Netflix dan operator bisa negosiasi tentang biaya bandwidth, biaya BHP, dan lain-lain. Ini tidak hanya berlaku untuk Netflix saja, tapi Over The Top (OTT) lain," kata dia.
Pada 7 Januari 2016, Netflix mulai beroperasi dan mampu meraih pelanggan serta meraup untung di Indonesia. Untuk satu bulan pertama, pelanggan di Indonesia digratiskan.
Tetapi mulai bulan kedua, tepatnya per 7 Februari 2016, pelanggan mulai bayar ke Netflix dengan tarif bervariasi antara Rp 109 ribu sampai Rp 170 ribu per bulan. Namun Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, masih membahas apakah layanan streaming film berbayar dari Amerika Serikat (AS) itu diijinkan berbisnis di Indonesia atau tidak.
Pada akhir Januari 2016, manajemen Telkom secara resmi mengambil keputusan untuk sementara memblokir layanan film streaming, Netflix. Langkah itu bukan hanya untuk melindungi konsumen, tapi juga sebagai dukungan Telkom sebagai BUMN kepada Pemerintah selaku regulator agar Netflix segera melakukan pembicaraan dengan regulator ataupun operator.

merdeka.com

Read more…

Website Sekretariat Kabinet Jadi Rujukan Hampir Seluruh Media

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, website Sekretariat Kabinet (Setkab) (www.setkab.go.id) saat ini telah menjadi rujukan utama hampir seluruh media. Bahkan bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, bisa dikatakan yang paling tinggi adalah Setkab.
“Dari jumlah orang yang mengambil berita dari Sekretariat Kabinet mungkin kita hanya bersaing dengan KPK, Kominfo, karena hampir setiap hari ada rapat terbatas, jadi memang begitu sangat dinamis,” kata Pramono saat penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST)  kerjasama dengan Bank Mandiri mengenai website Setkab, di ruang rapat lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta.
Seskab berterima kasih atas kerja sama dengan Bank Mandiri, dan meyakini atas kerja sama tersebut masyarakat telah bisa mendapatkan banyak informasi tentang aktivitas Presiden, tentang keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Presiden maupun dalam sidang-sidang paripurna maupun rapat terbatas, dan juga peraturan perundangan yang lainnya.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, sekali lagi, kita bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, karena yang disampaikan dalam website Setkab ini adalah betul-betul faktual apa yang terjadi di dalam sidang kabinet dan hasilnya. Juga aktivitas Presiden secara keseluruhan, ketika menerima tamu, ketika ada acara kunjungan kenegaraan, ke daerah, dan seterusnya-dan seterusnya,” terang Seskab.
Sementara Dirut Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengemukakan, merupakan kehormatan bagi Bank Mandiri bisa bekerjasama dengan Setkab. “Saya dapat banyak masukan akhir-akhir ini prestasinya mencengangkan. Rapi sekali, ratasnya juga rapi sekali, keluaran-keluaran dokumentasi rapi sekali. Mudah-mudahan makin kesananya semakin baik lagi,” kata Budi.
Acara penyerahan BAST itu dihadiri oleh Wakil Seskab Bistok Simbolon, Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo, Deputi Bidang Polhukam Fandlansyah Lubis, Deputi Bidang Perekonomian Agustina Purbaningrum, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono, Staf Ahli Bidang Komunikasi Wasit Saronto, Staf Khusus Sekretaris Kabinet Emir Kresna Wardana, dan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Kabinet

sumber: www.majalahict.com 

Read more…

Kominfo Kerja Sama Pemanfaatan Balai Latihan TIK dengan Pemda Bekasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Balai Latihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK) dengan Pemerintah Daerah Bekasi. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Pemkab Bekasi ini diwakili oleh Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar dan Sekretaris Daerah Kab. Bekasi Muhyiddin. Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Elly Fariani, pejabat Eselon I dan II Kementerian Kominfo. Sementara dari Pemkab. Bekasi hadir Wakil Bupati dan Kepala SKPD Pemkab Bekasi. 
“Perjanjian Kerjasama ini menjadi sangat penting artinya bagi kita semua. Dengan kegiatan ini dapat kita anggap sebagai salah satu bentuk upaya sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun industri TIK dan mengembangkan SDM TIK nasional,” ujar Kepala Badan Libang SDM Basuki Yusuf Iskandar. 
Kepala Badan Litbang SDM menyatakan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Kementerian Kominfo dan Pemkab. Bekasi yang telah dilaksanakan pada 7 Juli 2009 dan  kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan BPPTIK pada tanggal 6 November 2013. Pada hari ini, dilaksanakan kembali Penandatanganan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Bangunan BPPTIK untuk mengoptimalisasi kegiatan pelatihan maupun sarana prasarana di BPPTIK oleh Pemkab. Bekasi.
“Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, Pemkab. Bekasi dapat mengirimkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan BPPTIK tanpa dipungut biaya atau  tarif Rp.0.00 (gratis) dengan alokasi peserta 30% di setiap pelatihan serta dapat menggunakan sarana dan prasarana di BPPTIK untuk kegiatan pelatihan dengan tarif 50% dari tarif normal PNBP yang ditetapkan,” jelas Kepala Badan Litbang SDM.
Mantan Sekjen Kominfo ini juga menekankan sistem kerjasama dan kemitraan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai policy makers juga harus didukung industri, lembaga pendidikan dan masyarakat. JIka hal itu berlangsung baik, maka Indonesia akan segera berhasil membangun dirinya dan mempersiapkan SDM-nya dalam menjawab tantangan ke depan," tandasnya.

sumber: http://majalahict.com

Read more…

Permen Tentang Neflix Cs Akan Atur Tiga Hal Ini

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang dalam proses membuat regulasi yang akan mengatur tentang layanan di atas jaringan atau over the top (OTT), seperti Netflix dan kawan-kawannya.

Diungkapkan oleh Direktur Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Kalamullah Ramli, peraturan yang sedang diproses itu akan berbentuk peraturan menteri (Permen) yang diharapkan bisa terbit dalam waktu dekat ini.

Mulih, demikian ia biasa disapa, mengatakan pada dasarnya peraturan menteri tersebut akan mengatur tiga hal.

"Yang petama diatur adalah mengenai badan usaha tetap (BUT). Layanan-layanan serupa Netflix harus memiliki memiliki izin tetap di Indonesia," katanya ketika ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (3/2/2016) kemarin. Kedua, kata Mulih, penyedia layanan over the top (OTT) harus memiliki manajemen konten sesuai Undang-undang yang berlaku," katanya.

Menurut Mulih, yang dimaksud dengan manajemen konten adalah konten-konten yang disajikan penyedia layanan OTT harus selaras dengan Undang-undang.

Ia memberi contoh, misalnya tidak bersinggungan dengan UU Pornografi, Terorisme, serta tidak terkait dengan upaya penistaan agama. Terakhir, setiap aturan yang ada pada Permen tersebut akan berlaku bagi perusahaan nasional maupun internasional.

"Baik penyedia konten lokal maupun luar negeri akan dikenakan aturan level playing field. Misalnya di Indonesia, aturan ini berlaku untuk Kineria, sama halnya dengan Netflix," ucapnya. Kineria adalah penyedia layanan serupa, namun untuk film-film asli Indonesia.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu layanan penyedia konten film streaming Netflix, diblokir oleh Telkom. Operator telekomunikasi ini menyebut pemblokiran dilakukan karena Netflix belum mengantongi izin usaha dari pemerintah Indonesia.

Selain itu, film-film yang ditampilkan Netflix pun belum mendapatkan sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) sehingga dikhawatirkan akan memberi suguhan berbau pornografi bagi masyarakat Indonesia.

Read more…

2 Negara di Asia Tenggara yang Belum Harmonisasi Spektrum 700 MHz

Negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika telah menggunakan frekuensi 700 MHz demi memperluas layanan mobile broadband. Tak demikian halnya dengan Filipina dan Thailand.

Mereka menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang belum menggunakan alokasi frekuensi 700 MHz.

Tentu hal ini mengundang banyak pertanyaan, mengingat harmonisasi spektrum 700 MHz telah dibuka secara global demi mengurangi biaya pembangunan jaringan broadband. Artinya, frekunesi 700 MHz dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Filipina.

Menurut data Global System for Mobile Communications Association (GSMA), seperti yang dikutip Cellular-News, Kamis (4/2/2016), Filipina dan Thailand tampaknya mengalami sejumlah kendala besar dalam memanfaatkan spektrum di 700 MHz untuk keperluan mobile broadband.
National Telecommunications Commission (NTC) di Filipina belum juga mengumumkan rencana untuk membebaskan 700 MHz ke operator mobile. Padahal, dua operatornya, Philippine Long Distance Telephone Co (PLDT) dan Globe Telecom telah mengajukan ke NTC agar pembagian spektrum merata.

Globe General Legal Counsel Atty Froilan Castelo, mengatakan bahwa penggunaan 700 MHz akan memberikan banyak manfaat terhadap aspek sosial dan ekonomi, terutama tarif layanan.

"Layanan broadband dan data bisa diakses dengan kecepatan lebih baik, namun lebih efisien," ujar Castello.

Di sisi lain, kondisi di atas bertolak belakang dengan negara-negara lain di Asia Pasifik yang sudah melakukan harmonisasi 700 MHz. Perlu diketahui, frekuensi 700 MHz dianggap menjadi frekuensi paling efisien untuk layanan mobile.Afghanistan dan Bangladesh misalnya, telah melakukan harmonisasi 700 MHz. Sementara, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan negara maju lainnya telah menggelar jaringan di frekuensi 700 MHz untuk layanan mobile.

Hal ini yang memicu negara-negara lain untuk melakukan harmonisasi di 700 MHz dan mengadopsinya untuk keperluan mobile secepat mungkin agar dapat memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi, termasuk pertumbuhan GDP, pekerjaan, wirausaha, dan pendapatan pajak.

GSMA mengestimasi bahwa harmonisasi 700 MHz ke digital di Asia Pasifik akan setara US$ 1 triliun pada 2020. Sebagai contoh, menunda harmonisasi dapat menghilangkan peluang kerja dan pendapatan pajak ke pemerintah. Selain itu, digital dividen 700 MHz adalah kunci untuk ekspansi ke layanan mobile broadband ke wilayah terluar dan rural di Filipina.

Dengan demikian, operator mobile di sana dapat mengurangi investasi dan biaya jaringan. Mereka dapat menggelar jaringan dengan biaya lebih murah sehingga tarif ke pelanggan lebih terjangkau.

International Telecommunication Union (ITU) meyakini bahwa pemanfaatan pita frekuensi 694-790 MHz untuk mobile broadband dapat menjembatani kesenjangan digital di dunia. Ini juga akan memberikan keuntungan bagi handset, rantai pasokan, roaming, cakupan rural, dan aspek lainnya pada ekosistem komunikasi mobile.

Frekuensi ini juga akan memberikan keuntungan bagi para manufaktur dan operator mobile untuk menawarkan tarif layanan mobile dengan tarif terjangkau di daerah-daerah terpencil.

Di Indonesia, frekuensi 700 MHz masih digunakan oleh para penyelenggara siaran TV terestrial free-to-air (FTA). Namun, mereka sedang menyiapkan migrasi dari layanan analog ke digital. Migrasi ini diperkirakan rampung pada 2018.

sumber:liputan6.com

Read more…

Instruksi Jokowi ke Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan humas (hubungan masyarakat) kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan.
Dalam arahannya, Jokowi ‎menginstruksikan agar humas cepat merespons dan memberikan informasi. ‎Ia juga meminta humas meninggalkan cara-cara lama dalam menyampaikan kinerja pemerintah ke publik.

"Jangan lagi saya mendengar masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka untuk memberikan informasi," ucap Jokowi dalam pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Jokowi mengatakan, masyarakat harus mengetahui bahwa pemerintah benar-benar bekerja maksimal. Ia meminta humas di tiap kementerian dan lembaga memanfaatkan berbagai media dan teknologi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.  Penurunan suku bunga tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal dengan cicilan bunga yang lebih ringan.

"Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan. Bahkan tahun ini akan diturunkan lagi (suku bunga) menjadi 9 persen. Ini harus tersampaikan ke masyarakat, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," kata Jokowi.

sumber:liputan6.com

Read more…

Daftar Isi

 

Daftar ISI Blog Kami:

www.liputan6.com 
- Instruksi Jokowi ke Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah .............. 1

- 2 Negara di Asia Tenggara yang Belum Harmonisasi Spektrum 700 MHz .... 2

- Permen Tentang Neflix Cs Akan Atur Tiga Hal Ini .......................................... 3

www.majalahict.com
- Kominfo Kerja Sama Pemanfaatan Balai Latihan TIK dengan Pemda Bekasi 3

- Website Sekretariat Kabinet Jadi Rujukan Hampir Seluruh Media ................ 4

www.merdeka.com 

- Selain berkantor di Indonesia, Netflix wajib gandeng operator telko ............ 5

- Trik Kemenkominfo ciptakan internet aman dan positif di tahun 2016 .........  6

www.selular.id
- Ini Bocoran PerMen Yang Bakal Atur Facebook, Netflix dan OTT Lainnya ... 7

- Maret, PerMen Aturan Main Untuk Netflix, Facebook dan OTT Lainnya
Disahkan ............................................................................................................ 8

www.beritasatu.com
- Presiden Jokowi Minta Informasi Cepat Disampaikan ke Rakyat .................. 9

www.antaranews.com 
- Presiden: era persaingan harus bangun "country branding" ......................... 10

www.republika.co.id
- Presiden Jokowi Minta Humas Kementerian dan BUMN Contoh AS ............. 11
www.metrotvnews.com
- Jokowi Minta Humas Pemerintah Ciptakan Citra Baru untuk Indonesia ....... 12

www.okezone.com 
- Syarat Netflix untuk Ekspansi ke Indonesia ................................................... 13

www.viva.co.id
- Lawan Situs Negatif, Kominfo Bikin 'Banjir' Konten Positif ........................... 14

www.tempo.co 
- Jokowi Ingin Humas Bergerak Cepat dan Tinggalkan Pola Lama ................. 16

Investor Daily
- Dukung Masyarakat Digital Indonesia, Mega Bazaar Digelar ....................... 17

Kontan
- Maret, Beleid Pengusahaan Film Online Berbayar Terbit .............................. 18

The Jakarta Post
- Govt to regulate companies like Netflix .......................................................... 19

Rakyat Merdeka
- Citra Pemerintah Itu Ditentukan Kinerja, Bukan Setting-an Pak.. .................. 20

Bisnis Indonesia
- Beleid Teknis Terbit Maret ............................................................................... 21

Resume 
- Maret, PerMen Aturan Main Untuk Netflix, Facebook dan OTT Lainnya
Disahkan ............................................................................................................. 22
- Jokowi Minta Humas Pemerintah Ciptakan Citra Baru untuk Indonesia..........23

Kecenderungan Berita                                                                                          24

Read more…