Pembolehan OTT dilarang di Indonesia?

Beleid Teknis Terbit Maret

JAKARTA - Kementrian Komunikasi dan Informatika memastikan regulasi yang akan digunakan untuk mengatur penyedia konten film berbayar secara streaming bakal diluncurkan pada awal Maret 2016

  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, beleid itu akan mengatur tidak hanya untuk Netflix tetapi juga untuk pemain over the top (OTT) lainnya.

  Hingga kini, pihaknya masih merumuskan rancangan beleid itu secara detail bersama sejumlah stakeholder terkait, termasuk Kementrian Keuangan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

  "Nanti awal Maret akan keluar. Ini kan menyangkut BUT (Badan usaha tetap), "ujarnya di kompleks Istana Negara, Kamis (4/2).

  Dia mengatakan, beleid itu nantinya akan mengatur semua pengembang aplikasi berbasis OTT yang beroperasi di Indonesia. Namun, perkara konten, nantinya akan ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

  Dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada undang undang atau aturan yang menaungi secara lengkap. Misalnya, keberadaan Netflix yang idealnya berkaitan dengan UU tentang perfilman.

  Namun, lanjutnya, penyensoran dalam proses bisnis lembaga sensor film merupakan sensor di muka. Padahal, pemain OTT asing seperti Netflix mencapai ratusan ribu film. Dengan demikian, harus ada check and balance dalam konten sehingga ada upaya sensor guna meredam dampak negatif penyiaran konten-konten dewasa terhadap anak-anak.

  Komisi Nasional Perlindungan Anak mengusulkan agar sensorship terhadap layanan film berbasis streaming seperti Netflix harus tetap ada.

  Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, klasifikasi antara informasi yang edukatif dan hiburan, khususnya yang mengandung kekerasan dan radikalisme harus jelas.

  "Harus ada sensor, sekaligus juga tidak membatasi dalam rangka upaya pencerdasan anak. Karena ada batasannya. Film-film yang mengandung pornografi, kekerasan, dan radikalisme tentu harus melalui lembaga sensor," ujarnya.

  Selain persoalan layanan film berbasis streaming, lanjutnya pengawasan terhadap konten di Internet juga harus dilakukan untuk melindungi anak-anak.
Dia mengatakan, pihaknya saat ini tergabung dalam tim panel untuk mengawasi situs-situs yang mengandung pornografi, kekerasan dan radikalisme.
"Saat ini, kami sudah menemukan sekitar 2000 situs. Dan itu sudah kami serahkan ke Kemkominfo untuk diblokir," ujarnya. Untuk itu pihaknya juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media msosial sebagai bagian untuk melindungi anak-anak.
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga telah mendesak pemerintah bersikap tegas dengan memblokir OTT asing yang telah lama beroperasi dan menjadikan indonesia hanya sebagai pasar untuk meraup keuntungan. 

Pengembangan aplikasi asing berbasis OTT diprediksi tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah akan mengatur eksistensi penyedia konten film berbayar secara streaming. 

TUMBUH PESAT
Chairman of Mastel Institute Nonot Harsono memprediksi pemain OTT asing akan tumbuh dengan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Indikator itu sangat dimungkinkan sejalan dengan pertumbuhan pengguna Internet dan Smartphone di  Tanah Air. 
Dari 255,5 juta penduduk Indonesia, 72,2 juta di antaranya merupakan pengguna Internet aktif. Di sisi lain, pengguna smartphone di Tanah Air juga telah melebihi jumlah penduduk di Tanah Air yaitu sebanyak 308 juta pengguna. Artinya, setiap satu orang Warga Negara Indonesia sampai saat ini menggunakan astu hingga dua smartphone.
"Tidak sedikit pemain OTT asing ini yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tanpa permisi seperti Line,Whatsapp,Kakao Talk, Netflix dan masih banyak yang lainnya. Mereka seharusnya mengajukan izin terlebih dulu kalau ingin berjualan disini," ujarnya.

Nonot menjelaskan saat ini tidak sedikit pemain OTT asing yang mulai beroperasi di Indonesia secara vulgar seperti yang dilakukan oleh layanan video Streaming Netflix beberapa waktu lalu. Menurutnya, Netflix merupakan salah satu pemain OTT asing yang tidak memiliki izin badan usaha di Indonesia, seingga pemerintah sulit mengenakan pajak dan biaya lainnya untuk pemasukan pemrintah.
"Kami mengapresiasi sikap Telkom yang dengan tegas memblokir layanan Netflix tersebut," tegasnya.
Eksistensi layanan media streaming seperti Netflix tentu menimbulkan pro dan kontra. Belum genap satu bulan kedatangan layanan ini di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. memang bersuara lantang dengan menyatakan penentangannya terhadap kehadiran layanan itu.
BUMN itupun memproklamirkan bahwa layanan itu tidak sah hadir di Indonesia. Seperti disampaikan Direktur Consumer Telkom Dian Rachmawan, pihaknya memblokirkan layanan ini:
Diann mengungkapkan pemblokiran tersebut dilatarbelakangi Netflix tidak memenuhi regulasi di Indonesia. Adanya konten berbau pornografi di Netflixpun menjadi salah satu alasan pemblokiran tersebut.
"Kami blokir Netflix karena tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia dan banyak memuat konten yang tidak diperbolehkan di negara ini."

Sumber: Bisnis Indonesia

Read more…

Citra Pemerintah Itu Ditentukan Kinerja, Bukan Settingana

Presden Joko Widodo mengumpulkan Kordinasi hubungan masyarakat (humas) semua kementrian dan lembaga negara di Istana Negara , Jakarta. Presiden memerintahkan mereka agar giat menyampaikan informasi dan  menjaga citra pemerintah di mata masyarakat dan internasional. Netizen meresponnya beragam.

   PRESIDEN menyampaikan wejangan kepada para koordinator humas agar giat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Ia juga meminta memperbaiki koordinasi. "Berikan informasi kepada masyarakat, apalagi kalau ada masalah, respons harus cepat dan sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com. Presiden juga menyarankan agar humas kementrian dan lembaga negara meniru humas negara-negara lain yang berkinerja baik.

   Dia mencontohkan kinerja baik humas Amerika Serikat dan India, yang menurutnya, sukses membangun citra negaranya di mata dunia. "Negara manapun selalu membuat branding , sehingga muncul persepsi seperti yang mereka kehendaki. Semua melakukan itu, Obama dan Narendra Modi (PM India) melakukan itu. " kata Jokowi.

    

Menurut Jokowi, dua negara itu berhasil membangun image karena punya tim humas solid, "Negara yang berhasil membangun image, AS dan India. Karena tim solid, narasinya satu agenda yang dikeluarkan terkoordinasi, terkonsolidasi baik."

   Perintah Jokowi kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara itu mendapat aneka respons publik pengguna media sosial. Di media sosial Twitter, pengguna akun @BBHesti mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi. "Progres pembangunan per triwulan hendaknya diekspos di media massa oleh humas pemerintah. HUmas K/L siapkan bahannya," tulisnya.

   Pengguna akun @abilSyamil juga mendukung. Menurutnya, kemasan cinta Indonesia harus diperbaiki. Sehingga masyarakat dunia mendapat lebih banyak informasi tentang Indonesia. "Bagus itu. Biar warga dunia semakin tahu Indonesia," katanya Akun @istighfar313 menilai, strategis mengemas citra negara oleh humas kementrian, lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara bisa menjadi rujukan beragam sektor, seperti pariwisata dan investasi asing.

   

   "Bener banget nih. Sayang banget kalau pariwisata Indonesia yang bagus nggak diketahui cuma Bali. Indonesia bukan Bali doang kali," kicaunya. Akun @AndiPrabu menyindir, Jokowi semestinya tak perlu memberikan arahan langsung kepada jajaran humas kementrian dan lembaga negara.

    

    "Ya, namanya humas memang itu kerjaannya. Kalau nggak bisa bikin citra Indonesia baik. Lebik baik diganti saja humasnya Karena peran humas memiliki pengaruh besar," komentarnya. Berbeda, akun @DcLeya tidak setuju Pemerintah Indonesia mencontoh cara kerja humas Amerika Serikat. Menurut dia, yang terpenting adalah peningkatan kinerja, bukan eningkatan pencitraan,

   

    "Kiblatnya selain Obama ada nggak? Setting-an Obama memang pencitraan. Ingat, kinerja lebih penting daripada citra, jangan dibalik-balik, di dunia yang serba terbalik." Senada akun @awin bocary menegaskan, Pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan citra negara dimata negara-negara lain. Menurut dia, jika kinerja Pemerintah Indonesia membaik "Kalau memang barang bagus tak perlu dicitrakan, orang pasti cari," tegasnya. Akun @DanielKiri66 mengusulkan pemerintah mengikuti strategi pengusaha menjual produk. Kata dia, produk yang sudah dikenal berkualitas baik, tidak perlu diiklankan lagi. "Pakai prinsip pedagang waralaba aja pak. Mereka tingkatin kualitas produknya, kalau udah disukai. tanpa iklanpun udah dicari orang," katanya.

  

  Pemilik akun @LiebertAnn juga menyarankan pemerintah lebih fokus meningkatkan kinerja. Tak perlu giat melakukan pencitraan. "Ya elah, Obama dicontoh! Mending perbaiki dan kembangin kinerja masing-masing K/L saja. Masyarakat juga udah mengerti mana kinerja aslu atau kinerja hasil penciraan pak," ujarnya. Di lokasi yang sama, Materi Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan, sangat sedikitnya kementrian dan lembaga yang memiliki agenda setting.

   Ia juga menyanyangkan lambatnya proses regenerasi humas dan kurangnya respons pada perkembangan tegnologi informasi. Karena itu, kata Rudiantara, pihaknya segera merekrut orang non-PNS untuk bertugas sebagai humas. 

Di antara syarat menjadi pegawai non-PNS humas kementrian dan lembaga negara, memiliki hasil tes TOEFL di atas 500.

"Mereka yang terpilih disebar di ementrian dan luar kementrian, komprisasinya 15 jutaan per-bulan. Dengan adanya tenaga humas pemerintah ini, sinerginya jadi cepat," harap Rudiantara.

Sumber: Rakyat Merdeka

Read more…

Govt to Regulate Companies Like Netflix

JAKARTA: The government is preparing a regulation that will govern companies like Netflix or businesses which involve the broadcasting or delivery of audio and video material through the internet.
     The businesses, known as over-the-top (OTT) services, will be allowed to resume once the regulation is issued.
     "We are currently preparing a regulation that will be a win-win solution so that foreign OTT service providers can also contribute to growth," said Bambang Heru Tjahjono, a senior official at the Communications and Information Ministry recently.
     The ministerial regulation is expected to be completed in March this year. One Important stipulation is that foreign OTT providers open a permanent office in the country so that the providers can contribute to the national economy.
     Foreign OTT service providers are allowed to cooperate with some local companies.
     Netflix offered its services in the country in January. However, State telecommunications firm Telkom blocked the service, saying that the OTT provider needed to follow rules. - Antara


sumber: The Jakarta Post

Read more…

Maret, Beleid Pengusahaan Online Berbayar Terbit

JAKARTA. Kementrian Komunikasi Dan Informatika menargetkan aturan teknis terkait pengusahaan film online berbayar atau Streaming selesai Maret 2016. Kebijakan dalam bentuk peraturan menteri ini akan memuat pelaksanaan serta persyaratan pengusahaannya.

      Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan, beleid ters

ebut tidak hanya berlaku untuk netflix, tapi semua menyelenggara film berbayar yang beroperasi di Indonesia. "Maret kami keluarkan aturannya, ini akan mengenai badan usaha tetap (BUT), " kata dia, Kamis (4/2). 

       Dengan hadirnya calon aturan ini, netflix atau situs dengan layanan yang sama dapat beroperasi di Indonesia tapi harus memenuhi ketentuan yang ada. "Untuk persyaratan konten-kontennya akan diatur kewenangannya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, " ujar Rudiantara. 

       Arist Merdeka Sirait, Ketua umum Komisi Nasional Perlindungan Anak mengatakan, pemerintah harus memberi perlindungan untuk anak terhadap tayangan yang mengandung pornografi dan kekerasan dari konten film berbayar. "Harus ada sensor dalam rangka upaya pencerdasan anak. Karena ada batasan batasannya, dan film-film yang mengandung pornografi, kekerasan dan radikalisme tentu harus lembaga sensor dulu, " kata dia.

sumber: kontan.co.id

Read more…

Siaran Pers Tentang Kominfo Dukung Mega Bazaar menuju Masyarakat Digital Indonesia

 

Di tengah lesunya pasar komputer di Indonesia, Dyandra Promosindo, penyelenggara pameran terdepan di Indonesia, bersinergi dengan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap berpegang dengan komitmen memajukan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan menghelat pameran Mega Bazaar 2016. Pameran yang telah memasuki usianya yang ke-22 ini rencananya akan digelar pada 2 – 6 Maret 2016 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

Dari data Apkomindo, penjualan komputer di Indonesia mengalami penurunan 34% sejak dua tahun terakhir, sedangkan penjualan ponsel cerdas justru meningkat pesat sebesar 59%. Penyelenggaraan Mega Bazaar tahun ini diharapkan menjadi satu momen strategis untuk meningkatkan optimisme para pelaku usaha TIK, dari tingkat vendor, distributor, master dealer, hingga reseller, serta para konsumen. Apkomindo sendiri memprediksi penjualan komputer akan naik sekitar 10–15% pada kuartal pertama 2016.

Soegiharto Santoso, Ketua Umum Apkomindo pada press conference Mega Bazaar (03/02) di Jakarta, menyatakan bahwa persaingan bisnis dengan pemanfaatan teknologi akan semakin ketat. “Semakin maraknya perusahaan start-up yang menjual layanan berbasis digital hingga bisnis online perorangan akan semakin kompetitif dan tentunya bisa mendorong perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi secara umum di tanah air, oleh karenanya di pameran kali ini selain memberikan update tentang teknologi baru dari berbagai vendor, juga akan mengangkat industri TIK dalam negeri, terutama start-up ” jelas pria yang akrab disapa Hoky itu.

Hoky menambahkan, tahun 2016 dianggap sebagai tahun berkembangnya teknologi digital di Indonesia. Semakin meratanya layanan internet cepat 4G LTE, tentu akan semakin membantu berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih digital. Baik untuk bisnis maupun sosial, hingga pemanfaatan dalam peningkatan pelayanan publik dan pemerintah. Saat ini, peran kepemimpinan digital (digital leadership) juga semakin memperkuat perubahan dinamika masyarakat digital. Para pemimpin publik maupun perusahaan, semakin sadar akan pentingnya penggunaan teknologi dalam memperkuat layanan untuk masyarakat.

Pemerintah Mendorong Pembangunan Bidang TIK

Perkembangan teknologi digital memang semakin memberikan pengaruh positif bagi pemerintahan untuk terus meningkatkan diri, mulai perubahan pola pikir dan budaya kerja, partisipasi aktif publik, penyediaan infrastruktur TIK, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Direktur Pemberdayaan Informatika Septiana Tangkary mengatakan, “kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital serta koordinasi lintas sektor merupakan peran Kementerian Kominfo dalam pembangunan di bidang TIK. Pola kerjasama dalam berbagai program kegiatan dengan Akademisi, Bisnis, Kommunitas, dan Government (A,B,C, + G), termasuk asosiasi sangat diperlukan”.  Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembangunan di bidang TIK diharapkan mampu membawa perubahan paradigma pembelajaran yang pada gilirannya berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan upaya implementasi program pemanfaatan TIK bagi keperluan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kerjasama lintas sektor, lintas wilayah dan lintas institusi secara terpadu, utuh dan sinergis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan saat ini.

Pada tataran teknis operasional, pemberdayaan masyarakat terkendala karena kurangnya SDM di masyarakat yang mampu memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan (pendampingan) kepada masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Menyadari kekurangan tersebut, Kementerian Kominfo telah menginisiasi pembentukan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (Relawan TIK Indonesia). Keberadaan Relawan TIK Indonesia dinilai cukup memadai sebagai solusi  strategis guna mengedukasi  masyarakat untuk memanfaatkan computer, smartphone, dan lainya untuk kegiatan yang postitif atau digunakan secara cerdas, kreatif dan produktif, sehingga meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkenalkan program prioritas “White List,” yang diharapkan pada Tahun 2016 bisa langsung dirasakan manfaatnya secara massif oleh masyarakat, khsusnya anak-anak SD,SMP,SMA  dan Pesantren.

Smart Things Berkembang

Di tengah pertumbuhan pasar PC yang lesu seperti  ini, para pelaku industri terus melakukan inovasi untuk menciptakan barang-barang yang dibekali teknologi cerdas (smart things) yang dapat digunakan sehari-hari. Saat ini, berkembang inovasi yang menghadirkan perabot rumah tangga yang terkoneksi dengan Internet. Mesin cuci, smart tv, lampu yang bisa menyesuaikan suhu dan kelembaban, bahkan kulkas yang bisa melacak bahan dapur yang dibutuhkan dan produk mana yang akan kadaluarsa. “Jadi, bukan mimpi lagi jika dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mengendalikan barang-barang di rumah kita hanya dengan menggunakan handphone,” ujar Hendra Noor Saleh, Direktur Dyandra Promosindo.

Trend tersebut di atas yang sekarang dikenal dengan Internet of Things telah menjadi trend terdekat yang perlu kita antisipasi dimana begitu banyak perangkat teknologi baru yang akan masuk ke pasar dengan paradigma baru. Internet of Things akan berdampak pada perubahan peta permainan yang signifikan dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan bisnis seperti bidang pembangunan, energi, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, bidang industri, bidang transportasi, bidang perdagangan, bidang keamanan dan  bidang teknologi serta jaringan. Trend ini juga akan sangat berkait erat dengan trend lainnya yaitu Big Data dimana seluruh perangkat IOT tentunya akan memberikan kontribusi "peledakan" upload dan download data yang sangat besar yang perlu ditangani secara khusus dan dengan tingkat availability, reliability dan khususnya scalability serta kemampuan analisis yang tinggi.

Pada gelaran Mega Bazaar tahun ini sendiri, panitia akan mengusung tema “Technology and Entertainment” yang menginterpretasikan tren terbaru yang dikemas khusus untuk masyarakat.

Hendra berpendapat, seiring berjalannya waktu, Mega Bazaar memiliki daya tarik berbeda, sehingga tidak hanya industri komputer saja yang tampil pada event besar ini. Namun pameran ini bertransformasi menjadi ajang retail multiproduk gadget terbesar di awal tahun dengan jumlah pengunjung dan transaksi yang terus meningkat. “Kami berharap, Mega Bazaar nantinya juga bisa menampilkan berbagai perabot pintar yang tentu akan sangat menarik bagi pengunjung,” ungkapnya.

Ichwan Sofwan, General Manager Dyandra Promosindo menjelaskan Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara telah menyiapkan berbagai program menarik seperti DJ Competition, Technology Hunt, Uang Kaget, Game Online Competition, dan berbagai entertainment lainnya yang akan memeriahkan Mega Bazaar 2016. Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pengembang game lokal, panitia Mega Bazaar 2016 juga akan merilis aplikasi game yang bernama “TekMon” di platform Android & iOS untuk membangkitkan minat masyarakat Indonesia terhadap perkembangan TIK.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mega Bazaar akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran fotografi terbesar atau biasa dikenal dengan FOCUS.  Selain di Jakarta, Mega Bazaar 2016 akan diselenggarakan di kota Yogyakarta pada tanggal 5- 9 Maret 2016 di Jogja Expo Center.

sumber: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6673/Siaran+Pers+No.+16-PIH-KOMINFO-2-2016+tentang+Kominfo+Dukung+%3Ci%3EMega+Bazaar%3C-i%3E+menuju+Masyarakat+Digital+Indonesia/0/siaran_pers#.VsGM6B3Di5k

Read more…

Jokowi Ingin Humas Bergerak Cepat dan Tinggalkan Pola Lama

Presiden Joko Widodo menginstruksikan humas, baik di kementerian maupun lembaga nonkementerian, cepat menyampaikan informasi dan memberikan respons. Jokowi berkata, ia tak ingin lagi mendengar masyarakat mengeluh sulit menemui humas.

“Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ujar Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan humas kementerian dan lembaga nonkementerian serta badan usaha milik negara di Istana Negara, Kamis, 4 Februari 2016.

Jokowi mengingatkan, jangan sampai pemerintah maupun BUMN, yang telah bekerja pontang-panting, tidak diinformasikan ke publik. Ia juga mengatakan agar para humas meninggalkan pola-pola lama dan menggantinya dengan cara yang baru. ‎
‎
Jokowi mengilustrasikan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik, seperti kredit usaha rakyat (KUR). Dalam KUR, ucap Jokowi, telah terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen. Bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen.

"Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan? Beri tahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucapnya.
‎
Misalnya di bidang perminyakan, ujar Jokowi, harus dijelaskan bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena (informasi tersebut) merupakan sesuatu yang besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎

Selain mengkritik, Jokowi juga memuji respons yang diberikan humas terkait dengan ledakan bom beberapa minggu lalu. Menurut dia, respons yang diberikan sangat bagus. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak.”
‎
Cara baru tersebut, ucap Jokowi, adalah mengenai pelibatan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN. "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Jokowi.
‎
Untuk itu, Jokowi meminta para humas bergerak lebih cepat peka dalam meyampaikan informasi kepada masyarakat. Jokowi berpesan agar mereka mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kebersamaan serta sinergi. “Jangan hanya berfokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Jokowi.

Terlebih, Jokowi menekankan, saat ini Indonesia memasuki era persaingan dan kompetisi antarnegara. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya persepsi yang disampaikan humas-humas kementerian dan lembaga nonkementerian serta BUMN.

"Apa goal terakhir dari persepsi sebuah image? Ingin ada kepercayaan dari rakyat, dari dunia," katanya.  Presiden menjelaskan, persepsi positif suatu negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara itu layak menjadi tujuan pariwisata dan investasi. ‎‎

sumber: national.tempo.co

Read more…

Lawan Situs Negatif, Kominfo Bikin 'Banjir' Konten Positif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menggemakan konten positif. Sebabnya dalam laporan terakhir, setidaknya ada ratusan ribu situs yang diduga bermuatan negatif yang berujung pada pemblokiran.

"Sampai saat ini ada sekitar 780 ribu situs yang bermuatan negatif yang sudah diblokir, baik itu berkaitan dengan pornografi, perjudian, hingga konten terorisme," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Kementerian Kominfo, Bambang Heru Tjahjono kepada VIVA.co.id, dalam keterangannya Kamis, 4 Februari 2016.

Namun, kata dia, situs-situs yang sudah diblokir oleh para penyelenggara jasa internet (ISP) berdasarkan laporan masyarakat tersebut dapat dibuka lagi atau normalisasi. Itu bisa berlaku bagi mereka yang situsnya disusupi konten negatif karena tak disengaja.

"Kan kalau kita beli konten, suka ada sisa konten lain karena belum bersih, misalnya ada unsur pornografi, itu bisa dinormalisasi dengan meminta sendiri kepada kita," kata Bambang.

Maraknya laman yang bermuatan negatif, membuat pemerintah berencana untuk menghadirkan konten positif. Sehingga, diharapkan dapat memberikan kenyaman kepada yang mengaksesnya tanpa khawatir ada unsur yang tidak diinginkan.

"Kita menargetkan ada 25 ribu konten positif yang bekerja sama dengan pesantren ataupun pendidikan sekolah. Organisasi seperti Muhammadiyah hingga NU (Nahdlatul Ulama) juga turut bergabung membantu konten positif ini," kata Bambang.

 sumber: viva.co.id

Read more…